Establishment Of Village Regulations In Realize Autonomy Village
DOI:
https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.17Keywords:
village, village regulation, autonomyAbstract
Provision of regional autonomy is the granting of authority and flexibility to regions to manage and utilize regional resources optimally, of course, the granting of such authority must be balanced with the establishment of adequate regulations. However, there are still many problems related to the formulation of regulations, especially the village regulations. As long as government-cooled development starts from the lowest levels of government, the village has not proceeded as desired. The purpose of this study to determine the Status of Village Rules In Autonomy Village Governance System. The research method used in the preparation of this research is the normative juridical method that is in answering the problem used the legal point of view based on the applicable law regulation, to then be connected with the reality in the field related to the issues to be discussed. Village regulations serve as indicators in the successful implementation of village autonomy. In Law Number 6 Year 2014 Article 115 letter b and e jo Article 112 paragraph 1 stipulates the provision that the Regency / Municipal Government shall supervise and administer the Village Government which in the case of Village Regulation in the form of guiding the formulation of Village Regulation and Village Head Regulation as well as evaluating and supervision of Village Rules.
Downloads
References
Baharuddin, Hamza. (2013). Functions of the House of Representatives of the Regional (DPRD) Life in Making Democracy in the Region. JL Pol'y & Globalization, 14: 43.
Bambang Sunggono, (2002), Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dasril Rajab, (2005), Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Dody Eko Wijayanto, Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent.
HAW Widjaja, (2003). Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
HAW Widjaja. (2004). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, Raja Grafindo,Jakarta.
Matutu, Mustamin Daeng; Latief, Abdul; Mustamin, Hikmawati. (2004). Mandat, Delegasi, Attribusi Dan Implementasinya Di Indonesia. UII Press, Yogyakarta.
Qamar, Nurul; et.al. (2017). Metode Penelitian Hukum, Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
Qamar, Nurul; Mustamin, Hikmawati; Aswari, Aan. (2017). Local Wisdom Culture of Bugis-Makassar in Legal Perspective. ADRI International Journal Of Law and Social Science, 1.1: 35-41.
R. Bintaro, (1989), Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rahardjo, (1999). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Saiful, (2014), Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Thomas, (2013), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969,
Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah mengatur bahwa Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tantang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Authors hold the copyright and give the journal rights to the first publication with the work being simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License, which allows others to share the work with the authorship and the initial publication in this journal. Authors free to deposit versions of this work in an institutional or other repository of their choice.
