The Regulation of Straf Minima For Minors As Manus Ministra In The Crime Of Terrorism
DOI:
https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.144Keywords:
Straft Minima; Manus Ministra; Terrorism Crime.Abstract
In cases of terrorism involving minors, it must be understood that they are victims. Terrorism eradication regulations, which do not provide the possibility for diversion for children as manus ministra, need to consider the condition of the minors' psychological growth, which, of course, still has the potential to be of good value if properly nurtured. This study aims to determine the arrangement of the straf minima of minors as manus ministra in the crime of terrorism. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that there are differences in the imposition of criminal sanctions for criminal acts of terrorism committed by a minor, namely Articles 19 and 24 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The Law on Combating Criminal Acts of Terrorism does not apply to minors who are involved in terrorism. This means that the general straf minima contained in the Criminal Code are used, namely for imprisonment to be imposed for at least 1 day. Article 19 and Article 24 of the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism also abolish the provisions of the death penalty and life imprisonment for a person who is not yet 18 years old.
Downloads
References
Candra,M. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta Timur : Kencana
Maknunah. Khoriroh. 2016, Penanganan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme, Jakarta, C-Save Indonesia
Nashrina. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Purwanto. Wawan H.. 2004. Terorisme Ancaman Tiada Akhir. Grafindo Khazanah Ilmu
Wahyuni,S. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta Publishing
Yamin. Muhammad. 2012. Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia
Journal:
Ahmad. Mahyani. 2019. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorism. Jurnal Hukum Magnum Opus 2.1.
I Gede Adi Pratama Putra, et.al. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 6
Katherine Beckett and Martina Kartman. 2016. Violence, Mass Incarceration and Restorative Justice: Promising Possibilities, University of Washington, June 20
Kahesti, Y. Z. Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 343-359
Mahyani. Ahmad. 2019. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II, Nomor 2
Nations. United. 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. New York: United Nations Publication
Purwastuti. Lilik. 2011.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Jilid 2 (3). Universitas Jambi
Puspitasari. Ikka. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme. Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No. 2
Sugiarto. Agus. 2020. Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1 No. 9
Tusan, P. S. A. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(2), 200-2
Trisnawijayanti. 2019. A.A. Istri Agung Nindasari, Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Alternatif Dalam Malpraktik Di Bidang Kedokteran, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 08, No. 09
Widayati. Kunti. 2016. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002., Socioscientia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 8 Nomor 2
Yudaningsih, L. P., & Rahayu, S. 2013. Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2)
Websites :
Setiawan. Eka. 2019. Anak Sebagai Pelaku Terorisme Mestinya Diatur Sanksi Pidana Khusus. https://ruangobrol.id/2019/07/23/ulasan/anak-sebagai-pelaku-terorisme-mestinya-diatur-sanksi-pidana-khusus/, diakses 10 Maret 2021
Laws and Regulations :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Authors hold the copyright and give the journal rights to the first publication with the work being simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License, which allows others to share the work with the authorship and the initial publication in this journal. Authors free to deposit versions of this work in an institutional or other repository of their choice.
